Oknum PPK Disdik Riau Diduga Salah Gunakan Uang Negara Hingga Terlibat Pimpinan Tertingginya

PEKANBARU-- KuansNews.com

" Pemerintahan provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) meluncurkan anggaran miliaran rupiah dalam pelaksanaan pengadaan Interactive Flat Panel pada 37 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikerjakan oleh PT. Hematech Nusantara diduga beraroma korupsi.

Hal tersebut disampaikan Rius, Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Pembangunan Infrastruktur Riau (PPIR) pada, Senin (16/06/25). Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai perencanaan sebagai mana diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

"Sesuai pantauan, kegiatan pelaksanaan Pengadaan Interactive Flat Panel diduga harga barang per unit disulap yang mana didalam kontrak sebesar Rp 260 juta kurang lebih dengan ukuran 86 inch, namun diduga didalam pembelian barang Pengadaan Interactive Flat Panel per unit direkayasa oleh PPK pelaksanaan kegiatan, sehingga kuat dugaan telah merugikan negara," ujar Rius.

Anehnya lagi lanjut Rius, perusahaan PT Hematech Nusantara telah diloloskan didalam kegiatan ini, yang diduga tidak memiliki izin yang membidangi Pengadaan Interactive Flat Panel ini. Namun masih tetap diloloskan oleh oknum-oknum yang diduga sengaja menggerogoti uang negara demi kepentingan pribadi, ucapnya.

Dirinya menjelaskan, alat praktek peserta didik tersebut sebanyak 37 sekolah SMA di Provinsi Riau. Namun yang lebih menghebohkan ada dugaan sejumlah oknum pejabat tinggi yang terlibat dalam menyulap anggaran itu, sehingga kegiatannya berjalan dengan mulus pada tahun 2024 yang lalu.

"Pada bulan april lalu, BPK Provinsi Riau telah melakukan panggilan untuk pemeriksaan terkait Pengadaan Interactive Flat Panel dengan nomor surat; 11/Terinci/LKPD-Prov.Riau/04/2025. 

Untuk meminta bukti pengiriman barang ke masing-masing SMA seperti Dokumentasi foto dan surat jalan dan Bukti Pembelian barang kepada distributor, Bukti transfer, invoice dll, yang kemudian menurut informasi pihak terpanggil belum menghadiri," imbuh Rius.

Kemudian pihaknya melanjutkan, kuat dugaan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan persengkongkolan demi kepentingan pribadi oknum-oknum yang terlibat, lalu telah menyiapkan laporan untuk segera ditindak dan dipanggil agar di usut tuntas.

"Kita sudah menyiapkan surat laporan kepada pihak penegak hukum dalam waktu dekat ini, untuk kita sampaikan secepatnya agar dapat diproses secara hukum, Kemudian akan kita buka secara umum dengan mengadakan ujuk rasa bersama masyarakat dan mahasiswa agar anggaran ini dapat dikembalikan kepada negara," pungkasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FA, saat dikonfirmasi pada, Senin (16/06/25) melalui WhatsApp pribadinya memilih bungkam tidak memberi tanggapan hingga berita ini diterbitkan namun terlihat centang dua pertanda pesan tersebut telah dibaca.

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan Interactive Flat Panel tersebut.

(Tim-red)