DIDUGA ADANYA SKANDAL PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK DIGITALISASI DESA TAHUN 2024 MENUAI SOROTAN TAJAM

LABURA-- KuansNews.com

" Adanya Dugaan Skandal pengalokasian Dana Desa'  tahun 2024 untuk digitalisasi desa' kian menuai sorotan tajam,Menelisik berdasarkan informasi diduga 66 desa yang ada di kabupaten labura telah rugikan negara miliyaran rupiah pertahun 2022 hingga saat ini, Adanya dugaan Aplikasi tersebut tidak berjalan dan alasan untuk raub uang negara demi keperluan pribadi,"Rabu (18/6/25).

Situs aplikasi desa belakang ini telah di lakukan update setelah masyarakat mulai mengakses situs web tersebut, Melihat adanya pengadaan secara dobel yang membuat analisa negatif bagi kalangan masyarakat karena tidak sesuai dengan kemasyarakatan.

Setelah pengalokasian dana desa dan di belanjakan untuk aplikasi dengan harga Rp 25 juta, hingga akhir tahun 2024 aplikasi tersebut tidak  berfungsi / berjalan sama sekali yang mana dari 82 desa di labura hanya 66 desa, dalam hal ini telah menganggarkan untuk dana aplikasi tersebut, diduga kuat telah   merugikan negara miliyaran rupiah.

Kita sebutkan saja desa Aek Kuo kabupaten labuhan batu utara dalam laporannya yang di kirim melalui omspan terlihat kalau desa tersebut telah menganggarkan pada tahun 2021 pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan desa dan sanggar belajar desa dengan nilai Rp 298 juta lebih dan pada tahun 2022 sebesar 30 juta untuk taman baca dan hingga tahun 2023 .

Diduga aplikasi ini tidak berfungsi dikuatkan oleh kaur desa yang enggan disebutkan namanya, Saat dikonfirmasi beberapa bulan yang lalu, beliau mengatakan inilah pak aplikasi itu kami saja tidak tahu apa fungsinya, di suruh ya kita ambil dan sampai sekarang gak tahu buat apa ini ,"ucap kaur desa dengan menggenggam aplikasi digital  tersebut.

Terpisah ; 

"Salah seorang kepala desa saat ingin dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp beliau mengatakan bahwa kalau barang itu sudah di bayar sebesar Rp 25 juta sampai sekarang barang itu tidak ada," pungkas,  kepala desa yang enggan disebutkan namanya .

Pada tanggal 30 Desember 2024,Indra Paria dikonfirmasi oleh awak media melalui WhatsApp nya , Beliau mengucapkan kita masih dalam pemeriksaan SPJ mereka, Dan nanti kita jumpa di bulan Januari," Jelas, Indra Paria dengan nada singkat sambil video call dengan awak media.

" Dalam hal ini diduga inspektorat turut serta menikmati hasil aplikasi desa' tersebut,  yang mana pengadaan yang sudah berlangsung tahun 2022 lalu .

Inspektorat baru lakukan pemanggilan kepada kepala desa yang menganggarkan padahal sebelumnya sudah dilakukan audit oleh inspektorat, sangat di sayangkan sekali inspektorat baru melakukan pemanggilan setelah di Surati secara resmi oleh LSM.

Hingga berita ini di terbitkan , Upaya konfirmasi masih akan terus dilakukan, guna mendapatkan informasi lebih lanjut.***

(Red- Karman Sitorus/ tim)