Dugaan Korupsi DD Kampung Kandis Mulai Tercium, Masyarakat Minta APH Periksa Kadesnya

KANDIS (SIAK)-- KuansNews.com

 " Beredarnya isu dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) disejumlah wilayah kembali mencuat. Kali ini di Desa kampung kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akhir-akhir ini disinyalir beraroma korupsi selama bertahun-tahun mulai dari 2022 hingga 2024, diduga telah terjadi mark'up anggaran mencapai miliaran rupiah.

Hal itu diketahui, berdasarkan informasi dan temuan disertai pemberitaan disejumlah media bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan banyak kegiatan dilaksanakan diduga tidak sesuai dengan nilai anggarannya, terlihat pada beberapa item pekerjaan yang nilainya cukup fantastis.

Pada tahun 2022, sejumlah item kegiatan diduga kuat telah disalahgunakan diantaranya;

1. Pelatihan digital dan pengadaan alat sablon dengan nilai Rp.146.654.000

2. Budidaya ikan air tawar dengan nilai Rp. 106.579.500

3. Budidaya tanaman jagung dengan nilai Rp. 96.051.720

Sementara di tahun 2023 jenis item kegiatan yang diduga mark'up yakni;

1. Penyertaan modal unit usaha toko pertanian dengan nilai Rp. 107.378.000

2. Penyertaan modal kampung Rp. 150.000.000

3. Pembangunan semenisasi jalan penghulu lima puluh

Rp. 193.322.200

4. Drainase jalan tengku long putih RT. 01 RK. 03 Rp. 136.000.000

5. Pembangunan drainase jalan danau lancang RT.001 RK.008 Rp. 82.689.000

5. Pengadaan mesin bordir dan pelatihan membordir oleh BUMKam Rp. 69.035.000

6. Pengembangbiakan ternak kambing Rp. 113.125.000

7. Pengadaan usaha pengembangan tahu dan tauge Rp. 150.000.000

8. Budidaya tanaman sayuran

Rp. 15.742.500

Kemudian, tahun 2024 anggaran yang sama kembali dialokasikan khususnya dalam penanaman modal kampung serta beberapa item lainnya seperti;

1. Penyertaan modal unit usaha wisata kolam renang Rp. 150.000.000

2. Penyertaan modal unit usaha TOSERBA Rp. 92.000.000

3. Penyertaan modal unit usaha pakan ternak Rp. 93.000.000

Lalu pada tahun 2025 item yang sama kembali dianggarkan dengan nilai sangat fantastis sebagai berikut;

1. Penyertaan nodal PR mandiri motor

Rp. 150.000.000

2. Penyertaan modal jalan untuk petani Rp. 70.000.000

3. Penyertaan modal PKS mini Rp. 100.000.000

Berdasarkan dari hasil temuan diatas juga didukung pemberitaan disejumlah media bahwa oknum penghulu kampung kandis MSN beserta jajarannya diduga tidak ada keterbukaan dan transparansi, 

 Terkait penggunaan dana desa dengan memutuskan secara sepihak tanpa musyawarah dari tokoh Bapekam dan masyarakat setempat. Kemudian, dari seluruh jurnal kegiatan diduga hampir seluruh unit usaha dikampung Kandis tidak berjalan.

Hal tersebut dibuktikan atas sejumlah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) tidak berjalan, diantaranya;

1. Unit Usaha Bumkam Viar motor penyertaan modal tahun 2023 dengan sumber dana Bumkam Rp. 150.000.000,-. Keterangan; Sesuai Mou dengan pihak pengelola pembagian hasil 40:60 ( Bumkam: pengelola) seharusnya disetor ke Bumkam Rp. 500.000/bulan namun PAD kampung kandis 2022-2023 terlapor Nihil

2. Ternak kambing 2022 sumber dana BKK Prov. Rp. 88.000.000,-. Keterangan; Ternak kambing yang di beli adalah indukan dan kurang sehat (kambing akhir) Sehingga banyak yang mati.

3. Sablon Rp. 142.382.000,-. Keterangan; Tidak beroperasi, mesin kondisi rusak (tidak ada hasil).

4. Dana penyertaan Modal Bumkam 2023 (PKS mini) Rp. 107.230.000,-. Keterangan; Tidak beroperasi akibat kurang modal (hasil ke Bumkam tidak ada).

5. Usaha bordir dana pemberdayaan 2023 Rp. 69.000.000,-. Keterangan; Unit usaha tidak jelas kegiatan dan pengelolanya.

6. Dana pemberdayaan 2023 Unit usaha Pembuatan Tahu Rp. 75.000.000,-. Keterangan; Tutup tidak operasi.

7. Dana pemberdayaan 2023 unit usaha produksi toge Rp. 75.000.000,-. Keterangan ; Tutup Tidak operasi.

8. Desa wisata bersumber dana Bumkam Rp. 150.000.000,-. Keterangan; Hasil perjanjian dengan pengelola dari setiap pengunjung menjadi PAD Rp. 1000 sampai Agustus 2024 telah disetor Rp.1.700.000,-degan perjanjian dana di kembalikan setiap 5 tahun dengan perpanjangan 1 periode.

9. Pakan ternak bersumber dana Bumkam Rp. 92.000.000,-. Keterangan; Nihil.

Sementara itu, salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya dan mengaku sebagai warga kampung kandis menjelaskan jika selama ini kepala desa MSN sering menutup-nutupi bagaimana penjelasan penggunaan dana desa yang ia kelola tersebut.

"Jika menyangkut penggunaan dana desa selama ini kami tidak tau, banyak pos-pos anggaran yang penjelasannya belum kami ketahui, termasuk jalan lingkungan kampung, Bumkam dan beberapa kegiatan lainnya," ujar sumber tersebut, Sabtu (14/06/25).

Dirinya meminta agar kadesnya diperiksa oleh pihak berwenang sebab penyaluran dana untuk unit usaha bersumber dana Bumkam juga tidak melalui proses musyawarah bersama Bapekam Kampung Kandis dan dipastikan setiap keputusan untuk penyaluran dana ke setiap unit usaha tidak pernah melalui proses musyawarah.

"Asal Penghulu setuju maka aliran dana akan terealisasi, sehingga kami sebagai warga tidak mengetahui sedikitpun apalagi memastikan jika anggaran tersebut terealisasikan. 

Semua atas keputusan penghulu walaupun seyogianya tidak seperti itu. Maka kami minta agar penghulu kampung Kandis ini diperiksa oleh aparat penegak hukum, dan di audit sebenar-benarnya supaya ada efek jera," pungkasnya.

Untuk pemberitaan yang berimbang, media ini telah melakukan konfirmasi kepada penghulu kampung kandis, MSN melalui WhatsApp pribadinya pada, Jumat (13/06/25) memilih bungkam tidak memberi tanggapan hingga berita ini diterbitkan, namun terlihat centang dua pertanda pesan tersebut telah dibaca.

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. 

(Tim-red)