Korpus BEM se-Riau Desak BPK RI Bertindak Tegas atas Opini WDP Pemprov Riau 2024

PEKANBARU-- KuansNews.com

" Koordinator Pusat Korpus BEM se-Riau, Ahmad Deni Jailani, menyampaikan kekecewaannya atas kembali diberikannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, opini WDP yang terus berulang merupakan bukti lemahnya pengelolaan keuangan daerah dan kegagalan BPK RI dalam menindaklanjuti temuan secara tegas dan bertanggung jawab.

“Sudah terlalu sering Riau diberi opini WDP. Pertanyaannya, setelah diaudit, apa langkah konkret BPK? Kalau hanya berhenti di laporan, lalu buat apa ada audit?” tegas Ahmad Deni Rabu (10/6/2025).

Ia menyebut, masalah seperti pengelolaan aset tetap yang belum tertib dan penyaluran hibah yang tidak sesuai ketentuan adalah bentuk kelemahan manajerial yang sistemik. Deni mendesak BPK RI untuk tidak hanya memberi opini, namun juga bertindak.

Korpus BEM se-Riau menuntut BPK RI untuk:

• Mengumumkan siapa yang bertanggung jawab atas temuan tersebut.

• Melimpahkan temuan kepada aparat penegak hukum bila terdapat indikasi pelanggaran serius.

• Membuka akses publik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan secara lengkap dan jelas.

• Memberikan batas waktu tegas bagi Pemprov Riau untuk menyelesaikan rekomendasi.

“Jangan hanya lihai memeriksa, tapi lemah dalam menindak. BPK harus tegas. Kalau tidak, artinya mereka membiarkan praktik ini terus terjadi,” ujar mahasiswa Universitas Islam Riau tersebut.

Ahmad Deni juga menyatakan bahwa jika tidak ada langkah nyata dari BPK dalam waktu dekat, maka pihaknya siap menggelar aksi mahasiswa di Gedung BPK Perwakilan Riau sebagai bentuk desakan moral.

“Kami beri waktu. Kalau tetap tidak ada kejelasan, kami akan turun aksi ke Gedung BPK. Ini soal integritas pengelolaan uang rakyat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Deni mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat sipil di Riau untuk bersama-sama mengawal hasil audit ini agar tidak berhenti pada laporan semata, namun benar-benar berdampak terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah.

(Tim-red)