Diduga Beraroma Korupsi!!! LSM MITRA Laporkan BPJN Riau ke Kejati, Martin Minta Diusut Tuntas Termasuk Oknum Yang Terlibat

PEKANBARU-- KuansNews.com

" Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Riau, alokasikan anggaran miliar rupiah untuk penanganan Preservasi Jalan Sp. Batang–Sp.Kulim, Sp.Batang–Sp.Terminal, Bts.Kota Dumai–Duri (MYC). Kegiatan tersebut menelan dana APBN senilai Rp 136.022.187.000,00, dikerjakan oleh PT. Bangun Mitra Abadi, tahun anggaran 2022-2024 diduga beraroma korupsi,"Minggu,(22/6/2025).

Hal itu disampaikan Martin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) provinsi Riau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitoring Independen Transparansi Realisasi Anggaran (MITRA) usai menyerahkan laporan dan pengaduannya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (19/06/25).

Martin menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi bersama timnya dilapangan, anggaran yang diluncurkan oleh kementerian pekerjaan umum cukup besar pada kegiatan tersebut, sehingga menurutnya banyak terdapat dugaan-dugaan penyelewengan yang tidak sesuai Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

"Kegiatan yang dikelola BPJN melalui Satker Wilayah I Provinsi Riau dengan dua nilai anggaran yaitu, Pekerja Preservasi Rehabilitasi Jalan Sp. Batang–Sp.Kulim, dan Sp.Batang–Sp.Terminal dan Bts.Kota Dumai–Duri (MYC) diduga bermasalah. Dimana pekerjaan yang sudah terlaksana kualitas mutunya dipertanyakan, sebab belum lama selesai dikerjakan kembali mengalami kerusakan," ujar Martin.

Kemudian lanjut Martin, rekonstruksi jalan simpang Batang-Simpang Kulim yang kembali dianggarkan tahun 2024 dengan nilai Rp.69.435.786.000 kontraktor pelaksana PT. Chandra Cipta Sarana yang diduga kuat juga telah terjadi penyalahgunaan dan Mark'up pada anggaran tersebut.

"Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Sp. Batang–Sp.Kulim, Sp.Batang–Sp.Terminal dan Bts.Kota Dumai–Duri ada sejumlah titik pekerjaan dimana 9 item lokasi yang harus dikerjakan oleh rekanan mulai dari Duri sampai di Kota Dumai yang juga diduga kuat bermasalah," ucap Martin.

Dirinya menjelaskan, dari hasil penelitian dan investigasi dilapangan diduga banyak kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dari kualitas Mutu dan ada beberapa kegiatan yang belum dikerjakan.

"Dari sejumlah temuan diatas kami telah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau namun hasil dari jawaban tidak sesuai apa yang dipertanyakan alias tidak sesuai kenyataannya dilapangan. 

Maka dari itu kami melaporkan dugaan ini pada Kejati Riau agar dapat untuk dapat diselidiki lebih dalam dan diusut tuntas siapa saja oknum yang terlibat didalam dua paket kegiatan yang diduga telah mengambil kesempatan dalam kegiatan ini," imbuh Martin.

Pihaknya berharap kepada Kejaksaan Tinggi Riau agar segera juga dilakukan pemanggilan kepada pihak yang telah diterangkan dalam laporan tersebut agar tidak ada peluang bagi koruptor yang dengan sengaja menyalahgunakan uang negara tersebut.

"Harapan kepada Kejati Riau, agar secepatnya diusut tuntas sebab kami telah percaya dengan gebrakan Kejaksaan RI dibanding dengan APH lainnya, dan kami sebagai mitra APH menawarkan diri untuk bersama-sama menindak oknum yang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan ini, sebab diduga kuat banyak mafia didalamnya dalam memuluskan penyelewengan sebagai keuntungan pribadi," pungkasnya.

Sementara itu, kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I provinsi Riau, Mailina Yanti saat dikonfirmasi pada, Sabtu (21/06/25) belum memberikan tanggapannya hingga berita ini diterbitkan, namun terlihat centang dua pertanda pesan tersebut telah dibaca

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

(Tim-red)