BPKP Riau Janjikan Hasil Audit SPPD Fiktif Rampung Mei, LSM BERANTAS Ancam Aksi Besar Jika Audit Tak Rampung April

PEKANBARU–kuansnews.com," Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau memastikan bahwa hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau akan selesai pada bulan Mei 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Umum BPKP Provinsi Riau, Riri Adda Sari, bersama sejumlah perwakilan Pimpinan BPKP Riau ketika menghadapi aksi unjuk rasa yang digelar DPP LSM BERANTAS di depan Kantor BPKP Riau, Jumat (11/4/2025

Menurut Riri, pihaknya telah bekerja secara intensif untuk menuntaskan proses audit tersebut. Meski demikian, ia mengakui proses perhitungan memerlukan waktu dan ketelitian agar hasilnya akurat.

"Kami sudah bekerja, dan ini masih dalam proses. Kami pastikan bulan Mei ini kami selesaikan dan menyerahkan hasilnya ke Polda Riau," ungkap Riri di hadapan massa aksi yang terus mendesak kejelasan.

Namun, janji pihak BPKP tersebut belum memuaskan para demonstran. Ketua Umum DPP LSM BERANTAS, yang akrab disapa Kend, secara tegas meminta agar hasil audit diselesaikan dan diserahkan ke Polda Riau sebelum bulan Mei, yakni pada April ini.

Ia menilai bahwa waktu yang ditetapkan BPKP terlalu lama dan tidak mencerminkan keseriusan dalam menangani kasus yang sudah berlarut-larut ini.

"Saya nilai bahwa jawaban yang disampaikan bapak tadi hanya normatif saja, tidak ada kejelasan yang pasti. Ini seperti omong kosong saja. Jadi, kami meminta dengan hormat agar hasil perhitungan kerugian negara diserahkan ke Polda bulan April ini, supaya semuanya jelas. Karena ini sudah bukan rahasia umum lagi," tegas Kend

Menurut Kend, permintaan ini bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau ini sudah lebih dari satu tahun bergulir di Polda Riau.

Selain itu, pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga telah enam bulan lalu melayangkan surat resmi kepada BPKP Riau untuk segera melakukan audit dan menyerahkan hasilnya. Namun hingga kini, hasil tersebut belum juga dipublikasikan.

"Kasus ini sudah lama, Pak. Seharusnya dalam jangka waktu yang panjang ini sudah bisa tuntas, apalagi jika BPKP Riau benar-benar bekerja secara profesional. Maka dari itu, kami meminta agar hasil audit ini bisa diumumkan pada bulan April ini," tekan Kend lagi.

Tidak hanya itu, Kend juga menyampaikan ancaman serius apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ia menegaskan, jika hasil perhitungan kerugian negara tidak diumumkan dalam waktu yang telah mereka sepakati, yaitu pada bulan April, maka pihaknya akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi yang jauh lebih besar.

Bahkan, lanjut Kend, aksi demonstrasi tidak akan terbatas hanya di Pekanbaru saja. Ia memastikan bahwa LSM BERANTAS akan memperluas aksi mereka ke tingkat nasional, termasuk berunjuk rasa di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Intinya, jika tuntutan yang sudah kami sampaikan tadi tidak terlaksana dalam waktu yang sudah kita sepakati, maka kami akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak. Kami juga akan demo di BPK RI dan di Kantor Menteri Dalam Negeri," tutup Kend.

(Tim-Red)