LSM BERANTAS Ingatkan BPKP Riau Terkait Hasil Audit SPPD Fiktif, Ancam Gelar Aksi Jilid II

 

PEKANBARU-- kuansnews.com," - Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Suara Rakyat Bersatu (LSM BERANTAS) kembali mengingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau agar segera menuntaskan dan mengumumkan hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.,"kamis,(1/5/2025)

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM BERANTAS, yang dikenal luas dengan sapaan Kend Zai, dalam pernyataan resminya kepada media ini pada Rabu (30/4/2025).

Kend mengungkapkan bahwa kasus SPPD fiktif yang menyeret sejumlah nama di lingkungan DPRD Riau tersebut sudah terlalu lama mengambang tanpa kejelasan. 

“Kami tegaskan, BPKP jangan tidur. Jangan lengah. Kasus ini sudah lama bergulir dan belum ada kejelasan. Kalau audit kerugian negara tak kunjung diumumkan, kami akan turun lagi,” ujar Kend.

Sebelumnya, pada beberapa waktu lalu, LSM BERANTAS bersama elemen mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPKP Riau. Dalam aksi tersebut, sekitar 300 an orang hadir meminta BPKP segera mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan praktik SPPD fiktif tersebut.

Dalam pertemuan saat aksi itu, pihak BPKP Riau berjanji dihadapan ratusan masa bahwa akan menyelesaikan audit dan mengeluarkan hasilnya paling lambat bulan Mei ini. 

“Saat aksi jilid I, BPKP Riau menyambut kami dengan baik, dan kita apresiasi hal itu. Mereka janji bulan Mei hasil audit keluar. Sekarang sudah masuk akhir April, dan kami ingatkan janji itu. Kita hargai prosesnya, tapi jangan ada main-main dalam kasus sebesar ini,” tegas Kend.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama beberapa aliansi mahasiswa sudah menyiapkan Aksi Jilid II jika BPKP Riau tidak menepati janji tersebut. Kali ini, massa yang diturunkan dipastikan lebih besar sebagai bentuk perlawanan terhadap lambannya proses audit yang dinilai tidak serius.

“Kalau Mei ini tidak juga selesai, kami akan turun lagi. Jikalau masa pada aksi jilid I hanya 300 an, maka saya pastikan pada aksi Jilid II nantinya bergerak 500 bahkan lebih. Kami tak akan diam jika BPKP ingkar,” ujarnya.

Kend menyampaikan juga bahwa gerakan yang ia pimpin tidak memiliki kepentingan politik atau tekanan eksternal apa pun. Aksi ini murni bentuk keprihatinan terhadap lambannya penanganan kasus korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara ratusan miliar.

"Kami tidak digerakkan oleh siapa pun. Ini murni dari kesadaran moral untuk membela uang rakyat. Jangan sampai korupsi dibiarkan diam-diam, sementara rakyat menjerit," ucapnya.

la juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan surat resmi kepada BPKP Riau pada awal Mei nanti, berisi permintaan terbuka agar hasil audit diumumkan secara publik sesuai dengan janji BPKP sebelumnya. Surat itu juga akan ditembuskan ke berbagai lembaga terkait, termasuk Ombudsman dan KPK. 

“Kami bukan musuh BPKP. Tapi kalau mereka lamban, kami wajib suarakan. Rakyat Riau sudah muak dengan kasus-kasus korupsi yang digantung tanpa kejelasan. Jangan anggap remeh gerakan kami. Kalau hasil audit tidak kunjung keluar, kami akan lanjutkan perjuangan ini ber jilid-jilid sampai tuntas," tutup Kend.

Sementara itu, Auditor Madya BPKP Riau, Suprialdi, menjelaskan kepada LSM BERANTAS bahwa pihaknya masih menunggu surat atau jawaban dari pihak ketiga yang dimintakan melalui Polda Riau.

Ia menerangkan bahwa data susulan terakhir yang mereka terima dari Polda Riau sebelum kedatangan LSM BERANTAS (demo) telah mereka olah. Hasil olahan tersebut telah diserahkan kembali kepada Polda Riau minggu lalu untuk diteruskan atau dikonfirmasi kepada pihak ketiga.

Menurut Suprialdi, setelah Polda Riau menerima jawaban dari pihak ketiga, barulah dokumen tersebut diserahkan kembali ke BPKP untuk diverifikasi dan diolah lebih lanjut dalam rangka menghitung potensi kerugian negara.

"Dalam proses perhitungan kerugian negara, BPKP memperoleh seluruh data, keterangan, maupun jawaban dari pihak lain melalui koordinasi dengan Polda Riau. 

Kami tidak diperkenankan mengakses atau memproses langsung informasi tersebut tanpa melalui penyidik. Jadi, sampai saat ini tim BPKP masih terus berkoordinasi dan bertukar informasi dengan Polda Riau dalam rangkaian proses ini," jelas Suprialdi kepada LSM BERANTAS.

(Tim-red)