Gerakan Mahasiswa Jambi-Jakarta Peduli Lingkungan Gelar Aksi di Depan Istana, Tolak Peresmian Proyek PLTA Kerinci

JAKARTA-- KuansNews.com

" Mahasiswa jambi jakarta yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jambi-Jakarta Peduli Lingkungan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara hari ini. Dalam hal ini Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana peresmian mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci yang digarap oleh PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), anak perusahaan dari PT Bukaka yang merupakan bagian dari Grup Kalla,"Selasa,(29/7/2025).

Mereka menyampaikan permintaan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak meresmikan proyek yang dinilai membawa lebih banyak mudarat dibanding manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Proyek ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu Kami meminta dengan segala  hormat kepada  Bapak Presiden RI untuk tidak meresmikan pembangunan mega proyek PLTA Kerinci Merangin Hidro . Ujar Wahyu ( Kordinator aksi )

Lanjutnya, Mereka juga menyampaikan agar Bapak Presiden RI untuk sesegera mungkin memerintahkan Kementerian ESDM Dan KLHK turun lapangan guna meninjau kembali izin operasional,

Karena berdasarkan fakta dilapangan pembangunan proyek PLTA Kerinci Merangin Hidro telah menimbulkan kerusakan sosial, Lingkungan, dan Ekonomi Masyarakat. Tambah Kordinator Aksi 

Mereka juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera turun ke lapangan guna mengevaluasi izin operasional proyek tersebut. 

Menurut mereka, fakta di lapangan menunjukkan telah terjadi kerusakan ekologis dan sosial yang signifikan akibat pembangunan PLTA tersebut.

Ini bukan sekadar proyek energi, ini adalah proyek yang mengorbankan masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencarian, akses ke lahan, dan bahkan terjadinya kerusakan tempat tinggalnya. Tutup Kordinator 

Tak hanya itu, massa aksi juga menyinggung dugaan kuat adanya praktik kolusi antara pihak PT KMH dan oknum kepala desa terkait kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak proyek. Mereka menilai proses ganti rugi tidak berjalan transparan dan adil.

Indikasi kongkalikong ini harus diusut tuntas. Jangan sampai pembangunan yang katanya untuk kepentingan rakyat justru menindas rakyat,” tegas mereka dalam pernyataan tertulis yang dibagikan kepada media.

(Tim-red)