Kontroversi Bazaar UMKM Ramadhan 1446H / 2025M di Bengkalis, Legalitas Ijin Usaha Ormas Pengelola Bazaar di Pertanyakan

BENGKALIS–kuansnews.com," Bazaar UMKM menyambut Ramadhan yang berlokasi di lapangan pasir tepatnya di jalan jenderal Sudirman sebelah kantor pajak, kelurahan kota Bengkalis kecamatan Bengkalis telah berlangsung 29 hari selama bulan maret dan di lihat antusiasme para pedagang lokal maupun dari luar daerah yang  berjualan memenuhi lapak dan tenda yang telah disediakan oleh pihak pengelola/panitia Bazaar,"Sabtu,(29/3/2025).

Surat dengan kop surat sekretariat daerah bernomor : 500.17.1/147/BPKAD per tanggal 20 februari 2025 perihal Ijin pemanfaatan Barang milik daerah Kabupaten Bengkalis ,

Pengelolaan Bazaar UMKM menyambut Ramadhan 1446H yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris daerah Bengkalis yang juga selaku pengelola barang Ersan Saputra TH kepada panglima laskar Melayu Riau Bengkalis.

Dalam pelaksanaannya, dibentuk kepanitiaan bazaar dengan Kamaruddin sebagai Ketua, Subardan perwakilan KOTI Pemuda Pancasila ,sebagai sekretaris dan Ahmad Riduan dari Forum wartawan Riau pos grup sebagai bendahara ,

Serta 9 ormas yang tergabung di dalamnya tanpa melibatkan berbagai organisasi yang juga ikut menyurati ke BPKAD Bengkalis.

Diketahui, para pedagang yang dipungut biaya selama 30 hari pelaksanaan Bazaar UMKM oleh panitia, 

Dengan biaya masing-masing pedagang diduga sebesar Rp 6.150.000 untuk 1 lapak dengan ukuran 3 x 6 meter, dengan estimasi pedagang sejumlah kurang lebih 57 pedagang. Jika ditotalkan ada sejumlah uang lebih kurang 350juta.

Hal ini belum lagi ditambahkan pedagang kaki lima yang juga dipungut biaya dari panitia utk setiap lapak yang dipakai dengan jumlah yang bervariatif selama 1 bulan, mohon koreksi jika ada kekeliruan karena panitia yang punya data lebih konkret “ujar Broery.

Broery Julianto dari pemuda kelurahan kota Bengkalis didampingi Eka dan boy  berasal dari desa pangkalan batang kepada media ini mengatakan,

 “Kami sebelumnya sudah membuat surat permohonan pengelolaan Bazaar UMKM kepada kepala BPKAD Bengkalis, dan hasil komunikasi dengan Firdaus sekretaris BPKAD,

Beliau mengarahkan agar kami berkomunikasi dengan Kamaruddin panglima LMR Bengkalis yang  mengakomodir semua ormas untuk dilibatkan dalam kepanitiaan, dan ketika sudah kami lakukan, tidak juga terealisasi.”

Selain itu, kami juga mendapati informasi bahwa bendahara panitia Bazaar yang berinisial “AR” mengatakan dia dan Kamaruddin telah menjumpai Kasmarni selaku Bupati Bengkalis dalam hal seperti meminta restu untuk pengelolaan Bazaar dimaksud.

Eka dan broery kecewa jika Bupati Bengkalis harus mengatur hal kecil seperti ini.“ jujur kami kecewa jika Bupati Bengkalis ikut campur masalah ini (Bazaar), kami masyarakat kecil ni nak makan jugo.”ujar,Broery dengan nada geram. 

Menambahkan hal tersebut,kami mempertanyakan tentang kewenangan Ormas boleh mengelola Bazaar tanpa ada ijin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( DPMPTSP) Bengkalis.

Padahal Bupati Bengkalis telah menyiapkan instrumen terkait dengan legalitas UMKM di dinas terkait, namun bertolak belakang dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Sekda Bengkalis,tutup,Broery.

Terpisah ;saat tim awak media ini meminta tanggapan bendahara"Ahmad ,melalui pesan WhatsApp,

"Izin bg

Bukan minta restu k bupati,kami menyampaikan bahwa tujuan kita ingin Mengelolah Bazaar agar bisa berbagi dengan masyarakat melalui sembako murah.ujarnya.

"Sembako gratis tersebut merupakan dari hasil pengelolaan panitia bazaar,

"Jadi tolong di ralat ya bang masalah minta restu,sambung "Ahmad menjelaskan .

"Sembako gratis aja bg tak ada sembako murah,ujar ,Ahmad kembali .

"Soalnya lagi serius baca

" Biar tak salah penafsiran

"Sabar ya bg belum selesai d baca

"Masih ada urusan 

Pungkas Ahmad mengakhiri chat nya.

Saat berita ini di terbit kan "Bupati dan Sekda Bengkalis belum berhasil di konfirmasi oleh tim awak media ini .*** 

(Tim-Red)

Bersambung .....