Dua Kali Anggaran Puluhan Miliar, Proyek di Satker PJN I Riau Diduga Sarat Korupsi

PEKANBARU-- kuansnews.com,"  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM BAKORNAS) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Riau akan segera menyurati Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Langkah ini diambil untuk meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau beserta jajarannya.,"Jum'at ,(7/3/2025).

Pasalnya, proyek-proyek yang berada di bawah naungan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau diduga kuat sarat dengan penyimpangan dan beraroma korupsi. Salah satu proyek yang disorot adalah Pekerjaan Preservasi Jalan Duri-Kandis -SP Palas-Siak II (Pekanbaru) yang menelan anggaran APBN lebih dari Rp.39 miliar pada tahun 2023. Proyek ini dikerjakan oleh  Mekar Abadi Mandiri.

Namun, hasil pemantauan DPD LSM BAKORNAS Riau menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan dari Pekanbaru hingga Duri mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa pengerjaan patckhing (penambalan jalan) tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Selain itu, pekerjaan pemeliharaan rutin dan berkala di jalur tersebut juga diduga tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Yang lebih mencurigakan, meskipun proyek preservasi tahun 2023 belum sepenuhnya rampung (jangka waktu pelaksanaanya), 

pemerintah kembali menganggarkan proyek yang sama dengan nilai Rp.12 miliar lebih pada tahun 2024. Anehnya, proyek ini kembali dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yaitu Mekar Abadi Mandiri.

Ketua DPD LSM BAKORNAS Riau, Kend Zai, menilai bahwa penganggaran ganda ini menjadi indikasi kuat adanya manipulasi dan pembengkakan anggaran.

"Kegiatan ini sudah dua kali dianggarkan dengan nilai puluhan miliar rupiah. Kami menduga telah terjadi manipulasi anggaran yang berpotensi merugikan negara. Besar kemungkinan proyek ini menjadi sarang korupsi," tegas Kend Zai, Kamis (6/3/2025).

Lebih jauh ia menjelaskan, dari hasil pantauan di lapangan juga terlihat beberapa ruas jalan tampak bergelombang dan berlubang dalam waktu singkat setelah pengerjaan. Hal ini diduga akibat kurangnya pemadatan tanah dan material saat pekerjaan awal dilakukan.

“Banyak titik jalan yang sudah mulai rusak, bergelombang, dan bahkan berlubang. Diduga kuat ada kekurangan dalam proses pemadatan tanah dan material. Jika pekerjaan dilakukan sesuai standar, seharusnya jalan tidak cepat mengalami kerusakan seperti ini,” ujar Kend.

Ia mengaku melalui lembaga DPD LSM BAKORNAS Riau telah melayangkan surat resmi kepada BPJN Riau dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau pada 10 Februari 2025. 

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi terkait proyek yang diduga beraroma korupsi. Namun, hingga kini tidak ada jawaban. 

"Kami sudah menyurati BPJN Riau Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I sejak bulan lalu, tetapi sampai hari ini PPK 1.3 Syamsurizal dan pihak terkait tetap bungkam," kata Kend Zai.

Karena tidak adanya transparansi dari pihak terkait, LSM BAKORNAS kini tengah mempersiapkan laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut.

"Kami akan melaporkan proyek ini ke APH agar penyelidikan bisa dilakukan. Jika benar terjadi penyimpangan, maka harus ada efek jera bagi para oknum yang bermain dengan keuangan negara," tegasnya.

Selain akan melaporkan dugaan korupsi ini ke penegak hukum, DPP dan DPD LSM BAKORNAS juga akan menyurati Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Mereka mendesak agar kinerja Kepala Balai BPJN Riau dan jajarannya segera dievaluasi.

"Kami menilai ada kelemahan serius dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek di BPJN Riau. Jika dibiarkan, maka anggaran negara terus-terusan bocor tanpa hasil," jelas Kend.

Pihaknya  berharap pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI segera turun tangan ,

Untuk melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap proyek-proyek yang dikelola oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau khususnya paket Pekerjaan Preservasi Jalan Duri-Kandis -SP Palas-Siak II (Pekanbaru)

"Jangan sampai infrastruktur yang seharusnya menyejahterakan rakyat malah menjadi ladang korupsi. Ini harus dihentikan!" pungkasnya.

Hingga berita ini dibuat, Surat resmi yang dilayangkan DPD LSM BAKORNAS RIAU kepada kepala BPJN Riau Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau pada 10 Februari 2025, belum ada jawaban. 

(Tim-Red)