Dugaan Korupsi Dana Desa Sei Penggantungan Kembali Mencuat, "DPW ASPEMA; Desak APH Periksa Eks Pj Inesial"DWS

LABUHAN BATU-- KuansNews.com

" Beredarnya isu dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) disejumlah wilayah kembali mencuat. Kali ini di Desa Sei Penggantungan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu provinsi Sumatera Utara, Yang akhir-akhir ini disinyalir beraroma korupsi Dana Desa pada T/A 2024 diduga telah terjadi Mark'up Anggaran mencapai Ratusan juta Rupiah.

Berdasar informasi data Dana Desa yang tersalurkan total senilai Rp. 1.327.585.000, disalurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024.

Adapun laporan kegiatan penggunaan dana desa tersebut yang diduga Mark Up diantaranya;

" Pengerasan jalan usaha Tani Dusun Vl 

Rp. 97.868.000

" Pembangunan Pengerasan jalan usaha Tani Dusun l 

Rp. 49.334.000

" Pembangunan Pengerasan jalan usaha Tani simpang Kualuh Dusun ll 

Rp. 120.400.000

" Pembangunan lanjutan pengerasan P Sari Dusun l

Rp. 49.334.000

" Honorarium Guru Mengaji, guru Minggu dan Bilal Mayit

Rp. 80.400.000

" Penyaluran BLT Januari-Juni 2024 

Rp.  72.000.000

" Biaya Operasional Desa

 Rp. 15.000.000 

Dari laporan penggunaan dana desa tersebut diatas diduga kuat adanya indikasi korupsi dan Mark Up anggaran.

Hal itu diketahui, berdasarkan informasi dan temuan tim awak media ini, disertai pemberitaan disejumlah media bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan banyak kegiatan dilaksanakan diduga tidak sesuai dengan nilai anggarannya, terlihat pada beberapa item pekerjaan yang nilainya cukup fantastis.

Terpisah;

" Merespons hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemuda Mahasiswa ( ASPEMA) Sumatera Utara," Sahmurad", turut angkat bicara. Ia menilai bahwa dugaan korupsi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta indikasi kuat adanya praktik sistemik yang merugikan Negara.

“Kami dari DPW ASPEMA Sumut mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan Korupsi dan Mark Up  anggaran ini dengan  serius dan transparan . Jangan sampai Persoalan ini menjadi kabur karena intervensi politik atau kepentingan pihak tertentu,” tegas, Sahmurad ,kamis,(18/09/2025).

Sahmurad juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal persoalan  ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Ia menyatakan bahwa DPW ASPEMA Sumut siap melakukan kajian hukum dan advokasi sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pemberantasan korupsi.

"Kami akan segera melengkapi data dan melaporkan dugaan korupsi Desa Sei Penggantungan ini ke Kejati Sumut dan meminta kepada seluruh aparat penegak hukum segera menindak oknum yang terkait apabila memang terbukti, jangan diam saja. Tangkap bila memang terbukti"

Kami akan turun ke jalan melakukan aksi di depan Kejati-Su Minggu depan, Meminta pihak Kejati Sumut untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan profesional terkait dugaan korupsi dan Mark Up Anggaran di desa Sei Penggantungan.

Jangan biarkan praktik korupsi terus berkembang tanpa adanya kepastian hukum. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi para pelaku.

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Kami akan melakukan berbagai bentuk advokasi, baik melalui dialog, aksi damai, maupun media, 

Untuk memastikan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga berujung pada tindakan nyata yang membawa keadilan bagi masyarakat ."tutup Sahmurad dengan nada tegas. 

Untuk pemberitaan yang berimbang, media ini telah melakukan konfirmasi kepada Eks Pj Darwis Desa Sei Penggantungan, melalui via WhatsApp pribadinya pada, kamis (18/09/2025), memilih bungkam tidak memberi tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Namun, upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.***

Sumber; X-tranews.id